Menakar Model Listrik Surya Pakistan

Gagasan mendorong energi surya berbasis rumah tangga kembali mencuat di negara-negara konflik seperti Yaman, Somalia, dan Suriah, seiring krisis listrik kronis yang tak kunjung teratasi. Model Pakistan, yang sejak 2015 memperkenalkan skema net metering bagi warga, kini dilirik sebagai referensi—meski juga menjadi peringatan keras tentang risiko salah hitung kebijakan.

Di Pakistan, termasuk kota besar seperti Karachi, kebijakan net metering memungkinkan rumah tangga dan bisnis memasang panel surya dan menjual kelebihan listrik ke jaringan nasional. Skema ini dengan cepat menjadi populer karena mampu menekan tagihan listrik hingga nol, bahkan menghasilkan kredit bulanan bagi sebagian pengguna.

Lonjakan adopsi terjadi sangat cepat. Pada 2025, kapasitas net metering Pakistan diperkirakan mencapai sekitar 6 gigawatt, naik hampir empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Di Karachi, kelas menengah menjadi motor utama karena pemadaman sering terjadi dan tarif listrik konvensional tergolong mahal.

Namun keberhasilan dari sisi konsumen berbanding terbalik dengan dampaknya bagi negara. Perusahaan listrik milik negara dan distributor mengalami kerugian besar akibat tarif beli listrik surya yang terlalu tinggi. Pada fase awal, pemerintah membeli kelebihan listrik warga dengan harga mendekati tarif jual ke konsumen.

Masalahnya, jaringan listrik Pakistan ternyata hanya dimanfaatkan sekitar sepertiga kapasitasnya. Negara tetap harus membayar biaya tetap pembangkit dan kontrak kapasitas, meski listrik dari grid semakin jarang dipakai karena warga beralih ke surya.

Akibatnya muncul subsidi silang. Konsumen non-surya menanggung beban biaya sekitar ratusan miliar rupee per tahun, sementara perusahaan listrik tertekan dan keuangan negara ikut terganggu. Kesalahan utama terletak pada perhitungan awal yang tidak matang.

Pemerintah Pakistan kemudian mengoreksi kebijakan pada 2025 dengan mengganti net metering menjadi net billing. Dalam skema baru ini, seluruh listrik surya diekspor ke grid dengan tarif jauh lebih rendah, sementara pembelian listrik dari grid tetap mahal.

Langkah korektif ini memang menekan kerugian negara, tetapi menuai kritik karena membuat balik modal panel surya menjadi jauh lebih lama. Sebagian warga bahkan memilih sepenuhnya off-grid, yang justru mengurangi kontrol negara atas sistem energi.

Pengalaman Pakistan menjadi cermin bagi Yaman, Somalia, dan Suriah yang kini sama-sama menghadapi krisis listrik akut. Ketiganya memiliki potensi surya besar dan masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan panel surya skala kecil secara mandiri.

Di Yaman, kehancuran infrastruktur akibat perang membuat listrik negara nyaris lumpuh di banyak wilayah. Panel surya rumah tangga telah menjadi solusi utama, terutama di kota-kota besar. Namun hingga kini tidak ada mekanisme penjualan listrik ke grid karena jaringan nasional sangat rapuh.

Somalia menghadapi situasi serupa. Listrik sebagian besar dikelola swasta dengan biaya tinggi dan sistem terfragmentasi. Potensi meniru Pakistan ada, tetapi tanpa regulasi nasional yang kuat, skema jual beli listrik justru berisiko memperkuat ketimpangan dan merugikan operator jaringan.

Suriah menempuh jalur berbeda. Pasca perubahan politik dan dibukanya kembali ruang investasi, Damaskus memprioritaskan pembangunan pembangkit skala besar, baik gas maupun surya, untuk menstabilkan pasokan nasional sebelum mendorong partisipasi rumah tangga.

Hingga kini, tidak ada program net metering resmi bagi warga Suriah. Panel surya rumah tangga tetap digunakan secara individual, terutama untuk bertahan dari pemadaman panjang, bukan untuk menjual listrik ke jaringan yang masih rusak.

Pemerintah transisi Suriah tampak belajar dari pengalaman Pakistan. Fokusnya adalah menghitung ulang struktur tarif, biaya tetap grid, dan risiko overload siang hari sebelum membuka skema partisipasi publik dalam skala luas.

Jika kelak Yaman, Somalia, atau Suriah ingin meniru Pakistan, kunci utamanya terletak pada penetapan harga beli listrik surya. Tarif harus lebih rendah dari tarif jual listrik negara agar perusahaan listrik tetap untung dan mampu memelihara jaringan.

Selain itu, regulasi kapasitas mutlak diperlukan. Tanpa batas yang jelas, lonjakan instalasi surya bisa membuat jaringan tidak stabil dan memicu kerugian tersembunyi seperti yang dialami Pakistan.

Integrasi penyimpanan energi juga menjadi pelajaran penting. Tanpa baterai atau manajemen beban, surplus listrik siang hari justru menjadi masalah teknis dan finansial bagi operator grid.

Kasus Pakistan menunjukkan bahwa energi terbarukan bukan sekadar soal teknologi murah, tetapi juga soal desain kebijakan. Niat membantu rakyat bisa berbalik menjadi beban negara jika perhitungan ekonomi dan teknis diabaikan.

Bagi Yaman, Somalia, dan Suriah, peluang meniru Pakistan memang ada, tetapi hanya jika dilakukan dengan kehati-hatian. Energi surya bisa menjadi jalan keluar dari krisis, asalkan negara tidak mengulang kesalahan mahal yang sudah nyata terlihat.

Baca selanjutnya