Keuangan SDF dan Dampak Kehilangan Wilayah di Suriah

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi kelompok teroris PKK memiliki anggaran yang cukup besar dibanding wilayah lain di Suriah. Sumber utama pendanaan mereka berasal dari Amerika Serikat, yang memberikan sekitar 130 juta dolar AS per tahun untuk operasi militer, logistik, dan kebutuhan sipil terbatas. Selain itu, sejak tahun 2019, Uni Eropa memberikan dukungan sekitar 18 juta euro per tahun untuk pengembangan administrasi sipil dan bantuan kemanusiaan.

Anggaran internal SDF sendiri menurut laporan mencapai sekitar 2 miliar dolar AS, jauh lebih besar dibanding anggaran pemerintah Damaskus yang tercatat sekitar 1 miliar dolar AS untuk wilayah yang dikuasai. Hal ini menunjukkan SDF memiliki kemampuan ekonomi yang signifikan, terutama untuk memelihara administrasi lokal, membayar pasukan, dan menjaga infrastruktur.

Kota-kota penting seperti Raqqa dan Deir Ezzour memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan lokal. Kedua kota ini sebelumnya menjadi pusat ekonomi, baik melalui perdagangan lokal maupun pengelolaan sumber daya alam, termasuk migas. Kehilangan kontrol atas kedua wilayah ini diprediksi akan berdampak signifikan terhadap pendapatan SDF, terutama dari sektor pajak lokal dan pengelolaan sumber daya.

Meski begitu, SDF masih menguasai beberapa wilayah strategis di Hasakah dan timur laut Suriah yang memiliki potensi ekonomi, meski tidak sebesar Raqqa dan Deir Ezzour. Wilayah ini masih menyumbang pajak lokal, perdagangan kecil, dan beberapa fasilitas migas, sehingga pendapatan total SDF tidak langsung runtuh sepenuhnya.

Dukungan internasional tetap menjadi tulang punggung keuangan SDF. Amerika Serikat tidak hanya memberikan dana, tetapi juga perlengkapan militer, pelatihan, dan logistik. Bantuan Uni Eropa meski lebih kecil, tetap signifikan untuk administrasi sipil, pendidikan, dan infrastruktur lokal.

Dengan lepasnya Raqqa dan Deir Ezzour, kemungkinan sebagian dana internal SDF berkurang. Pendapatan dari pajak lokal dan pengelolaan minyak di kedua kota ini akan hilang atau dialihkan ke pihak lain, sehingga tekanan terhadap anggaran meningkat.

Namun, peran AS dan Uni Eropa dapat menahan dampak negatif ini. Sumber eksternal dapat digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran sementara SDF menyesuaikan pengeluaran, terutama untuk kebutuhan administrasi dan gaji pasukan.

Pemerintah Damaskus, dengan anggaran sekitar 1 miliar dolar AS, tetap memiliki kapasitas lebih rendah dibandingkan SDF dalam mengelola wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh koalisi Kurdi. Hal ini memberi SDF posisi tawar yang relatif kuat, meski menghadapi tekanan ekonomi dari hilangnya Raqqa dan Deir Ezzour.

Kehilangan kedua kota juga berdampak pada legitimasi ekonomi SDF. Raqqa dan Deir Ezzour bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga simbol penguasaan wilayah dan kontrol sumber daya penting. Hilangnya kendali dapat mempengaruhi citra SDF di mata penduduk lokal dan donor internasional.

Di sisi lain, SDF dapat menyesuaikan strategi ekonomi dengan memperkuat kontrol atas wilayah yang masih ada, memaksimalkan sektor pertanian, perdagangan, dan beberapa fasilitas migas di Hasakah. Upaya ini bisa membantu menyeimbangkan pendapatan yang hilang akibat mundurnya dari Raqqa dan Deir Ezzour.

Penting juga diperhatikan bahwa bantuan luar negeri dari AS dan Uni Eropa bersifat fleksibel, sehingga SDF bisa mengalokasikan dana untuk prioritas militer, keamanan, dan kebutuhan sipil. Pendanaan eksternal ini menjadi penyangga utama ketika pendapatan internal berkurang.

Selain itu, ada kemungkinan SDF mengefisiensikan pengeluaran dan mengurangi biaya operasional. Pengurangan pengeluaran ini bisa meliputi penataan ulang pasukan, pengurangan proyek infrastruktur, dan efisiensi administrasi untuk menyesuaikan dengan kondisi baru.

Meski kehilangan kota besar, struktur administrasi SDF tetap berjalan. Beberapa kota dan wilayah di timur laut masih mampu menghasilkan pendapatan melalui perdagangan lokal, pajak kecil, dan sumber daya yang tersisa. Hal ini menahan dampak finansial agar tidak terlalu besar.

Anggaran SDF yang sebelumnya besar juga memungkinkan adanya cadangan keuangan. Dana cadangan ini bisa digunakan untuk menutupi sementara hilangnya pendapatan dari Raqqa dan Deir Ezzour, sambil menunggu stabilisasi wilayah lain.

Kondisi ini menunjukkan bahwa walaupun ada tekanan ekonomi, SDF tidak akan langsung runtuh secara finansial. Struktur pendanaan eksternal dan internal memberi fleksibilitas untuk bertahan menghadapi perubahan geopolitik.

Dukungan AS, berupa 130 juta dolar per tahun, tetap menjadi faktor penentu. Dana ini tidak hanya untuk kebutuhan militer, tetapi juga mendukung stabilitas administrasi di wilayah yang masih dikuasai. Tanpa dukungan ini, tekanan ekonomi akibat kehilangan kota besar bisa lebih terasa.

Bantuan Uni Eropa 18 juta euro meski lebih kecil, tetap penting untuk proyek sipil. Bantuan ini berfokus pada layanan dasar, pendidikan, dan infrastruktur lokal, sehingga tetap menjaga legitimasi SDF di mata penduduk.

Dalam perspektif perbandingan, anggaran SDF masih lebih besar dibanding Damaskus. Meski kehilangan kota penting, kemampuan SDF dalam mengelola wilayah yang tersisa tetap signifikan, dan mereka masih memiliki dukungan internasional yang kuat.

Secara keseluruhan, lepasnya Raqqa dan Deir Ezzour menurunkan sebagian pendapatan SDF, terutama dari pajak lokal dan pengelolaan migas. Namun dukungan luar negeri dan pengelolaan wilayah yang tersisa memungkinkan SDF menahan dampak ekonomi yang terlalu besar.

Ke depan, SDF kemungkinan akan menyesuaikan strategi pendanaan dengan fokus pada wilayah yang masih aman, memaksimalkan sumber daya yang tersedia, dan mengandalkan bantuan internasional untuk menutupi kekurangan akibat kehilangan kota penting.

Dengan demikian, meski ada tekanan, SDF tetap memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dibanding pemerintah Damaskus di wilayah yang sebelumnya dikuasai, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.

Hilangnya Raqqa dan Deir Ezzour bukan akhir bagi keuangan SDF, tetapi menandai perlunya adaptasi ekonomi dan strategi baru untuk menjaga stabilitas wilayah serta legitimasi politik di mata masyarakat dan donor internasional.

Baca selanjutnya