Warga Suriah Protes Pemblokiran Media Sosial oleh Rcell

Masyarakat di wilayah Raqqa, Suriah, baru-baru ini menyatakan protes keras terhadap kebijakan penyedia layanan internet lokal, Rcell, yang melakukan pemblokiran terhadap sejumlah aplikasi media sosial utama. Langkah ini dianggap sangat merugikan warga yang menggantungkan komunikasi harian mereka pada platform digital seperti Facebook dan Instagram untuk tetap terhubung dengan dunia luar.

Rcell merupakan perusahaan telekomunikasi yang berafiliasi dengan PKK dan didirikan pada era SDF masih berkuasa di Raqqa, Deir Ezzour dan Hasakah.

Paska perjanjian damai, situasi di Hasakah didominasi oleh SDF sehingga warga Arab dibungkam suaranya.

Para pengguna layanan Rcell merasakan dampak langsung sejak beberapa hari terakhir ketika akses ke platform populer tersebut mendadak terputus tanpa ada pemberitahuan resmi sebelumnya dari perusahaan. 

Kondisi ini memicu kekecewaan luas di kalangan warga yang merasa hak mereka untuk mengakses informasi telah dibatasi secara sepihak oleh penyedia layanan komunikasi di daerah tersebut.

Warga setempat menuding bahwa pemblokiran ini bukan sekadar masalah teknis biasa melainkan sebuah tindakan yang telah direncanakan secara matang oleh pihak-pihak tertentu. Mereka melihat adanya pola yang mencurigakan di mana gangguan layanan internet ini terjadi bertepatan dengan momen-momen krusial yang sedang berlangsung di wilayah tetangga mereka.

Analisis dari para penduduk menunjukkan bahwa pemutusan akses media sosial ini memiliki kaitan erat dengan momen masuknya pasukan keamanan Suriah yang memasuki wilayah Al-Hasakah baru-baru ini. SDF tak ingin warga Arab merayakan kedatangan tersebuta tapi membebaskan warga Kurdi merayakan saat gubernur yang diajukan oleh SDF memasuki Hasakah.

Sinkronisasi waktu antara operasi militer dan matinya layanan internet di Raqqa memperkuat dugaan adanya upaya sistematis untuk membatasi penyebaran berita dari lapangan.

Secara sosial, kebijakan ini telah memutus jembatan komunikasi yang sangat vital bagi masyarakat yang memiliki keluarga di berbagai kota lain seperti Al-Qamishli.

Warga merasa sangat cemas karena tidak dapat memantau kondisi kerabat mereka yang berada di zona yang masih dikuasai SDF itu akibat hilangnya akses komunikasi yang selama ini dianggap sebagai kebutuhan dasar.

Banyak warga yang mengkritik keras sikap PKK dan SDF yang sering menggembar-gemborkan slogan demokrasi dan kebebasan berekspresi namun kenyataannya justru melakukan pembungkaman digital. Mereka menilai tindakan ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang selama bertahun-tahun diperjuangkan oleh masyarakat sipil di wilayah Suriah.

Situasi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Raqqa tidak tinggal diam menghadapi sensor digital ini dengan mencoba mencari berbagai cara alternatif untuk tetap terhubung. Banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa menggunakan aplikasi VPN atau proksi meskipun cara ini dianggap cukup sulit dan merepotkan bagi pengguna awam yang tidak terbiasa dengan teknologi tersebut.

Setelah berhasil menembus blokir melalui jalur VPN, warga mengaku terkejut melihat banyaknya laporan mengenai pelanggaran yang terjadi di wilayah Al-Hasakah yang tidak tersampaikan sebelumnya. Informasi mengenai penangkapan massal dan tindakan kekerasan oleh PKK dan SDF terhadap warga sipil Arab mulai bermunculan di beranda media sosial mereka setelah akses berhasil dipulihkan secara mandiri.

Penduduk menduga kuat bahwa pemblokiran ini sengaja dirancang untuk menciptakan isolasi informasi agar dunia luar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di wilayah yang dikuasai SDF. Strategi pembungkaman media ini dianggap sebagai taktik kuno yang digunakan oleh pihak penguasa untuk menekan suara-suara kritis dan menyembunyikan realitas pahit di lapangan.

Kekecewaan warga semakin memuncak ketika mereka melihat bahwa kebahagiaan atau penderitaan rakyat seolah ingin diatur dan dikendalikan melalui tombol kendali internet. Mereka menegaskan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan justru menjadi instrumen baru bagi pihak separatis PKK untuk melakukan kontrol sosial yang represif terhadap penduduk.

Tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, sektor ekonomi mikro di Raqqa juga merasakan imbas negatif yang cukup signifikan akibat gangguan layanan internet ini. Para pemilik usaha kecil yang mengandalkan promosi melalui media sosial mengaku mengalami penurunan pendapatan karena tidak bisa berinteraksi dengan pelanggan mereka secara daring.

Pemilik toko ponsel di Raqqa menjadi salah satu pihak yang paling sibuk melayani keluhan warga yang datang untuk menanyakan mengapa perangkat mereka tidak bisa membuka aplikasi. Sebagian besar pelanggan awalnya mengira bahwa perangkat ponsel mereka yang rusak, padahal masalah utamanya terletak pada server penyedia layanan Rcell yang sengaja menutup akses.

Para teknisi di pusat perbaikan ponsel harus bekerja ekstra keras untuk membantu warga memasang aplikasi tambahan agar bisa melewati sensor yang diterapkan oleh perusahaan internet. Hal ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan masyarakat modern terhadap media sosial dalam menjalankan aktivitas harian baik untuk urusan pribadi maupun pekerjaan.

Selain untuk berkomunikasi, warga juga menggunakan media sosial untuk memantau perkembangan nilai tukar mata uang dan berita ekonomi lainnya yang sangat fluktuatif di Suriah. Hilangnya akses ini membuat mereka merasa buta terhadap kondisi ekonomi yang secara langsung memengaruhi daya beli dan stabilitas keuangan rumah tangga mereka setiap harinya.

Sentimen negatif terhadap Rcell terus meluas seiring dengan tidak adanya penjelasan transparan mengenai alasan di balik kebijakan pemutusan koneksi pada aplikasi tertentu tersebut. Warga menuntut agar perusahaan segera memulihkan layanan secara penuh dan berhenti menjadi alat kepentingan politik bagi pihak-pihak yang ingin menutupi kebenaran.

Warga Suriah menekankan bahwa tindakan ini merupakan penghinaan dari pihak perusahaan terhadap akal sehat rakyat yang selama ini sudah cukup menderita akibat konflik berkepanjangan. Mereka menginginkan kebebasan yang nyata, di mana akses terhadap informasi tidak dijadikan alat tawar-menawar atau senjata untuk menekan kelompok tertentu yang dianggap tidak sejalan.

Upaya pemadaman media sosial ini juga dipandang sebagai kegagalan dalam menjaga integritas layanan publik yang seharusnya netral dari kepentingan militer atau keamanan. Warga berpendapat bahwa penyedia layanan internet memiliki tanggung jawab moral untuk tetap melayani konsumennya tanpa memandang situasi politik yang sedang memanas di sekitar mereka.

Hingga saat ini, kondisi di Raqqa masih diwarnai dengan ketidakpastian mengenai kapan layanan internet akan kembali normal tanpa memerlukan bantuan aplikasi pihak ketiga. Ketegangan antara masyarakat dan penyedia layanan diperkirakan akan terus berlanjut jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan dari pihak manajemen Rcell dalam waktu dekat.

Masyarakat internasional juga diharapkan memberikan perhatian terhadap fenomena sensor digital yang semakin sering terjadi di wilayah konflik sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak digital. Kasus di Raqqa ini menjadi pengingat penting bahwa perjuangan untuk kebebasan informasi masih menghadapi tantangan besar di tengah dinamika kekuasaan yang represif.

Pada akhirnya, warga Raqqa tetap berharap agar suara mereka dapat didengar oleh dunia luar meskipun akses mereka coba dibatasi secara paksa oleh pihak berwenang. Mereka menegaskan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, seberapa kuat pun upaya yang dilakukan untuk membungkam dan mengisolasi akses informasi masyarakat.

Perkembangan terakhir menyebut bahwa operator telekomunikasi dari Damasku telah mengaktifkan jaringan mereka. Pengguna bisa mengganti kartu SIM mereka ke jaringan yang dikelola pemerintahan Presiden Ahmed Al Sharaa.

Baca selanjutnya